Gresik – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Gresik diketahui menyalurkan Alokasi Dana Desa (DD) tahun 2023 untuk kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa. Tidak tanggung-tanggung, setiap desa mengeluarkan Rp 10 juta untuk komunitas wartawan. Tindakan ini memicu protes keras dari berbagai kalangan yang menuntut pemerintah daerah bertanggung jawab secara hukum dan membatalkan alokasi tersebut karena dianggap menggerogoti keuangan desa.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Kabupaten Gresik, Mas’ud, dengan tegas menyebut tindakan ini sebagai indikasi “korupsi terselubung”. Ia menyatakan bahwa seharusnya Kejaksaan Negeri Gresik proaktif memanggil para kepala desa yang diduga menyalahgunakan anggaran dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya, melanggar UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.
“Seharusnya tidak ada imunitas hukum bagi pelaku yang menyalahgunakan dana desa, baik dilakukan secara pribadi maupun kelompok. Jika benar informasi yang berkembang bahwa dana desa dialokasikan kepada Komunitas Wartawan Gresik (KWG) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), ini adalah pembodohan. Mereka seharusnya konsisten dan komitmen melakukan tugas sosial kontrol, bukan menjadi backing para kepala desa,” tegas Mas’ud.
Mas’ud mendesak Kejaksaan Negeri Gresik segera memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan dan mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. Menurutnya, ini adalah bentuk perampokan duit rakyat (negara) dan harus diselesaikan agar tidak berlarut-larut.
Diketahui bahwa pada tahun 2023, seluruh desa di Kabupaten Gresik menyalurkan anggaran Dana Desa sebesar Rp 10 juta setiap desa kepada komunitas wartawan untuk pengembangan Sistem Informasi Desa. Dengan 330 desa di Kabupaten Gresik, total dana yang disalurkan mencapai Rp 3,3 miliar. “Wow… Rungkad Bossss,” ungkap Mas’ud dengan nada sarkastik.
(Redho/red)
