Labuhanbatu Utara – Warga Desa Ujung Padang, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, dihebohkan dengan hilangnya secara misterius sejumlah ternak kambing dan dugaan penyimpangan dalam pengadaan ternak babi dalam Program Ketahanan Pangan (Hanpang) Tahun Anggaran (TA) 2023 yang menggunakan Dana Desa.
Kambing Hilang Secara Misterius
Sejumlah warga mengaku terkejut dan kecewa setelah mengetahui bahwa ternak kambing yang seharusnya diberikan kepada mereka menghilang tanpa jejak. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan, “Kami sangat membutuhkan bantuan ini untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Tapi sekarang malah hilang entah ke mana.”
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Desa Ujung Padang mengalokasikan Rp 108 juta untuk pengadaan 20 ekor kambing. Hewan ternak tersebut sempat terlihat di kandang milik seorang perangkat desa bernama Ipin, sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak desa terkait keberadaan kambing-kambing tersebut.
Dugaan Penyimpangan Dana dalam Pengadaan Babi
Di sisi lain, program bantuan ternak babi yang dialokasikan sebesar Rp 156 juta juga menimbulkan tanda tanya besar. Hendra, salah seorang warga penerima manfaat, menyebutkan bahwa jumlah dan kualitas babi yang diterima tidak sesuai dengan besarnya anggaran yang dikucurkan.
“Sesuai hasil investigasi LMR RI Komda Labura, setiap dusun menerima 10 ekor babi kecil dengan perkiraan harga Rp 500 ribu per ekor. Padahal, ada sembilan dusun penerima manfaat. Jika dihitung, nilai totalnya jauh lebih kecil dibandingkan anggaran yang telah dikucurkan,” ujar Hendra.
Pernyataan ini menimbulkan dugaan bahwa ada oknum yang “memotong” sebagian anggaran dalam program bantuan ternak babi tersebut. “Diduga ada yang doyan makan setengah uang babi,” tambahnya.
Belum Ada Penjelasan Resmi dari Pihak Terkait
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Ujung Padang maupun Dinas Inspektorat Labuhanbatu Utara terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengenai program ini.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa di berbagai wilayah. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengusut tuntas kejadian ini dan memastikan bahwa bantuan yang seharusnya mereka terima tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.
(ES/red)
